MONEV

• 06-02-2025
• kalibareng
• 96
• DINAS

MONEV ( MONITORING DAN EVALUASI) SPJ PEMERINTAH  DESA KALIBARENG.

Pada hari Senin tanggal tiga bulan januari tahun 2025 tim monitoring dan evaluasi kecamatan Patean melakukan Monitoring dan Evaluasi  SPJ di Desa Kalibareng. Tim yang terdiri dari bapak Sekretaris kecamatan, bapak kasi pemerintahan, bapak kasi pemberdayaan, pendamping desa dan pendamping lokal Desa hadir di balai Desa Kalibareng.

Monitoring dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) desa memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:Transparansi: Memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Akuntabilitas

Memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.

2. Efektivitas

Menilai apakah program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Efisiensi

Memastikan bahwa dana desa digunakan dengan efisien, tanpa pemborosan dan penyimpangan.

4. Pembelajaran

Mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program desa, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.

Selain itu juga sebagai bahan pengecekan serta pembinaan kepada desa baik pelaporan maupun Tupoksi perangkat desa, monitoring dalam hal ini mengecek LPJ dan survei fisik bangunan,apabila terdapat hal yang belum sesuai dan memaksimalkan SPJ. Selain dari tujuan monitoring tersebut, kunjungan ini dimaksudkan agar desa tertib administrasi dan tidak tertundanya setiap tahapan yang dilaksanakan.

Sebelum melaksanakan kegiatan, Sekcam Patean (Bp. EKO SUPRIYONO) menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan SPJ dan fisik yang secara umum menyampaikan, jadi SPJ Desa (Surat Pertanggungjawaban Desa) itu merupakan laporan pertanggungjawaban mengenai apa yang telah direncanakan oleh desa yang termuat di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). SPJ Desa sendiri, sebagaimana termuat dalam laporan penatausahaan sistem keuangan desa (siskeudes) itu berisi buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu kegiatan, register SPP pengeluaran dan juga yang lainnya. Yang pada intinya semua berkaitan dengan penggunaan keuangan yang tertuang di dalam APBDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara Administrasi atau fisik. Lanjut Bapak Sekcam.

 

Share :

Berita Lain